Belakangan ini marak wacana untuk memindahkan ibukota yang notabene adalah memindahkan pusat pemerintahan negara. Berbagai model pun diusulkan, contohnya Putrajaya-Malaysia atau Canberra-Australia. Para pakar yang kompeten di bidang tata kota pun sudah menghitung-hitung biayanya. Kurang lebih 50 Trilyun rupiah diperkirakan akan membuat rencana ini menjadi nyata. Soal pendanaan pun sudah dipikirkan oleh para pakar keuangan negara. Menurut mereka nominal 50 Trilyun Rupiah itu bisa dicicil selama 5 tahun anggaran APBN. Asal tahu saja 50 Trilyun rupiah itu juga setara dengan jumlah devisa yang dihasilkan para Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia selama setahun.
Pindah Ibukota?
Adalah hal yang lumrah bagi negara federal semacam AS, Australia, Canada bahkan Malaysia untuk tidak memiliki ibukota yang penuh sesak seperti Jakarta. Bandingkan dengan negara sentralistis lain seperti Perancis, Jepang dan Thailand. Tampaknya ke tiga negara ini menghadapi problem yang sama dengan Indonesia. Ibukota mereka pun multifungsi sebagaimana Jakarta: pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat hiburan sekaligus pusat pendidikan. Bedanya, mereka sudah jauh-jauh hari mempersiapkan ibukotanya untuk tetap layak ditinggali dengan membangun jaringan transportasi massal yang siap melayani warganya.
Lalu bagaimana dengan Indonesia. Haruskah memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi kemacetan ibukota yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Jakarta bahkan telah berevolusi menjadi kota besar yang sangat tidak manusiawi, terutama di jam-jam kerja.
Akar Permasalahan
Jika kita merunut ke akar permasalahan, tampaklah jelas penyebab mengapa orang pergi berduyun-duyun mencari kerja dan kemudian berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Tidak lain tidak bukan adalah karena Jakarta telah menjelma menjadi “satu-satunya” pusat pertumbuhan yang sedemikian hebat menyedot SDM dari seluruh penjuru negeri. Ibarat sekarung besar gula yang tidak punya saingan, para semut pun berkerumun mengerubunginya dari segala arah.
Cobalah kita lihat Jakarta dalam aspeknya sebagai kota jasa. Hampir semua industri yang bergerak di sektor jasa berpusat di sini. Kita boleh mendata sektor Telekomunikasi, Perbankan, Keuangan, Transportasi, Lembaga Penyiaran, Perdagangan dan Pendidikan. Bahkan di kota-kota satelit Jakarta seperti Tangerang, Bekasi dan Cileungsi menjadi pusat-pusat manufaktur.
Imbas dari semua sektor yang berpusat di satu kawasan ini tentu saja adalah tersedotnya sejumlah besar manusia untuk bekerja dan mencari hidup disini. Efek turunannya tentu saja masalah perumahan dan transportasi, karena dua hal ini termasuk daftar teratas kebutuhan hidup manusia, khususnya pekerja. Efek turunan lapis kedua adalah berkembangnya sektor jasa yang lebih kecil dan sifatnya menyebar, contohnya usaha penyediaan konsumsi seperti warung tegal dan rumah makan padang. Usaha-usaha semacam ini akan mengisi setiap celah pemukiman dan perkantoran. Kebutuhan terhadap servis tenaga kebersihan dan keamanan pun melengkapi efek-efek turunan ini. Keseluruhnya berkait kelindan dalam sebuah lingkaran setan yang tidak henti-hentinya menyuplai jumlah manusia ke Ibukota.
Silicon Valley
Pernahkah anda mendengar Silicon Valley di AS atau Hyderabad di India? Kedua kota ini merupakan kota-kota baru yang dibentuk untuk memusatkan satu jenis industri (dalam hal ini Teknologi Informasi) sekaligus menampung para pekerja di bidang tersebut.
Bayangkan jika Indonesia punya sekian Silicon Valley yang tersebar di pulau-pulau utama. Masing-masing Silicon Valley ini diperuntukkan khusus untuk satu atau dua sektor industri. Sebagai contoh, kita bisa memusatkan sektor Telekomunikasi di Bandung, sektor Keuangan di Medan, sektor Perbankan di Makassar, Hiburan dan Penyiaran di Palembang, dsb.
Kita tentu tidak asing dengan kota-kota seperti Washingtom, New York, Las Vegas, Chicago, Boston, Miami dan Hollywood di AS. Masing-masing kota itu dengan mudah dapat di identifikasi fungsinya. Untuk membuat hal yang sama terjadi di Indonesia sebenarnya tidaklah terlalu susah.
Kita sudah memiliki berbagai kota perusahaan yang dapat menjadi model. Kita memiliki Rumbai dan Dumai di Riau, Sangatta di Kalimantan Timur, Sorowako di Sulawesi Selatan dan Tembaga Pura di Papua. Bayangkan satu perusahaan yang menyediakan tempat tinggal di lingkungan pabriknya dapat berevolusi menjadi kota-kota baru yang punya kemampuan sama dengan Jakarta, yaitu menyedot manusia.
Jadi tidak berlebihan kiranya jika pemerintah memfasilitasi pembangunan sektor-sektor pertumbuhan yang menyebar di seluruh Indonesia. Kota-kota yang dibangun tidak usah besar-besar amat, yang penting punya akses transportasi dan telekomunikasi yang bagus. Sektor Telekomunikasi, Perbankan, Keuangan dan Perdagangan sangat-sangat tergantung dengan infrastruktur telekomunikasi ini. Selanjutnya, biarkan kota-kota baru tersebut berkembang secara alamiah. Kehidupan pasti akan mencari jalannya sendiri.
Solusi ini tentu lebih ideal daripada sekedar memindahkan pusat pemerintahan, dimana notabene memindahkan para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja untuk pemerintah pusat. Total PNS yang bekerja untuk pemerintah pusat dan pemprov DKI saja jika ditotal hanya menyumbang 5% terhadap populasi Jakarta. Akan sangat tidak efisien jika mereka di tempat yang baru harus dibuatkan kantor-kantor yang baru, gedung DPR yang baru, istana presiden yang baru, kantor MK,BPK,KY,MA yang baru, dsb.
Nasib Jakarta Kemudian
Lalu bagaimana nasib Jakarta selanjutnya? Tidak usah khawatir. Jakarta masih bisa disulap menjadi kota wisata sejarah dan wisata belanja yang ramah lingkungan. Juga tetap bisa menjadi kota layanan kesehatan yang baik. Rumah sakit – rumah sakit diperbaiki fasilitasnya, gedung-gedung perkantoran jika bersisa disulap jadi hotel dan atau Universitas, ruang terbuka hijau diperbanyak, dan whalla … Jadilah Jakarta kota yang amat nyaman untuk dikunjungi dan dinikmati. Saya membayangkan Jakarta suatu hari akan menjadi Barcelona nya Indonesia.
